pemekaran wilayah. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. pemekaran wilayah

78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Wilayah RT Lempajor 4. Geografis Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106'38'–106'47’. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil. Strategi ini cukup logis untuk memulai pembangunan di wilayah baru. TEMPO Interaktif, Palu>/b>:Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai enggan merestui pembentukan provinsi baru, yaitu Sulawesi Timur (Sultim). Hal ini dimungkinkan karena memang telah diatur dalam peraturan perundang-2 undangan. Demokrasi terhadap kehidupan masyarakat. kebijakan pemekaran wilayah atau daerah di setiap kecamatan. Sebagai negara berkembang, kasus-kasus pemekaran di Indonesia sangat lazim. otonomi lainnya. Namun penolakan ini hanya terjadi atau dilakukan oleh. ASTALOG. Bisnis. Selain itu, daerah otonomi yang sudah ada terus didorong untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan belanja. Mahasiswa Papua memprotes rencana pemerintah Indonesia untuk membuat enam provinsi baru di wilayah tersebut, 10 Mei 2022. Bisnis. id, pemekaran. Wilayah Dusun Kandong ( Pemekaran ) meliputi empat wilayah RT terdiri dari : 1. 1. Rabu, 4 Juni 2008 17:50 WIB. Papua Barat, yang dikenal sebagai wilayah kepala burung merupakan wilayah yang diprogramkan untuk pemekaran. Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS tahun 2022, jumlah penduduknya. Dahulu, wilayah Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. PENUTUP A. COM, CIKARANG--- Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan kajian pembentukan daerah otonomi baru. Kebijakan pemekaran wilayah Papua telah dilakukan DPR RI pada tanggal 25 Juli 2022 dengan mengesahkan tiga undang-undang terkait pembentukan provinsi baru di Papua. Namun sebelumnya pemekaran wilayah ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. Secara teoritis pemekaran daerah yang sudah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia berasumsi bahwa pembentukan wilayah memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Konsep Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Itulah harapan dan kenyataan yang sampai saat ini belum terjawab Jika tidak ada aral melintang, Kabupaten Bogor,. BPHN - Kemenkumham RIJAKARTA, KOMPAS. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Mahfud MD Sebut 82 Persen Rakyat Papua Inginkan Pemekaran. Heri menyebut, dari sisi pendidikan, Bogor Selatan sudah memiliki SD hingga perguruan tinggi. Aso Sukarso Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (a) Kondisi sosial ekonomi dan kinerja keuangan. Jika luas wilayah yang belum efektif belum digunakan masih lebih besar maka akan dilihat kembali potensinya menguntungkan atau tidak. . tirto. Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah. JAKARTA, KOMPAS. Selain itu, pemekaran daerah juga berpotensi terjadinya perebutan aset daerah, konflik dalam penetapan ibu kota daerah, dan menjadi peluang menguasai sumber daya. Peraturan terbaru yang mengatur tentang pemekaran daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. com - Pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat diketahui dilakukan berdasar pembagian wilayah adat. 1. KOMPAS. bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elite di daerah . Dengan wilayah yang luas, rentang kendali pemerintahan menjadi salah satu persoalan. Rumusan Masalah Berdasarakan atas latar belakang tersebut di atas dirumuskan suatu permasalahan adalah bagaimana proses pemekaran wilayah oleh suatu daerah otonom atau masyarakat yang menghendaki membentuk. 1. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Implikasi dari pemekaran daerah adalah, antara lain : implikasi sosial dari politik, implikasi sosial dari ekonomi, implikasi sosial-budaya, implikasi untuk layanan publik, dan. Selain itu, daerah otonomi yang sudah ada terus didorong untuk semakin mandiri dalam memenuhi. Namun wilayah pemekaran kemungkinan tidak akan menggunakan usulan lama di mana Kabupaten Bekasi Utara jadi opsi daerah otonomi. Berikut sembilan wilayah yang mengusulkan pemekaran provinsi baru. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor 2. “Penambahan provinsi di. Wilayah RT Gunung Oloh. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah atau menciptakan masalah baru. “Pemekaran berpotensi berfungsi sebagai teknologi kekerasan karena dikhawatirkan akan terjadi remiliterisasi (melalui) kodam-kodam baru, pembentukan lembaga-lembaga keamanan baru, dan lain-lain,” ujar. Menurut Yoel, ada perubahan signifikan terkait peran MRP dalam pemekaran wilayah di Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pemekaran RT, Sosial Kematian serta Ketersediaan Lahan Pemakaman. Telah menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik atar masyarakat. 03. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 129 tahun 2000 menjadi fenomena besar yang dilakukan oleh banyak daerah di Indonesia, yakni masalah pemekaran wilayah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, daripemekaran wilayah desa pekuncen. Pemekaran Wilayah Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau teritorial reform atau administrative reform yaitu menagement of the size, shape and hierarchy of local goverment units fot the purpose of achieving political and administravite goals. Setiap wilayah adat yang ada di Papua memiliki ciri khas, karakter, budaya, dan watak manusia yang berbeda-beda. UU Otsus Papua yang baru itu menghapuskan syarat persetujuan MRP dalam pemekaran wilayah. UU 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khususPemekaran Wilayah merupakan instrumen penting dalam pembangunan. Kebijakan Pemekaran yang diberlakukan menurut UU No. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Bomberai dan Wandamen. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. (Foto: AFP) Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bertemu dengan Presiden Joko. Tiga. Pemekaran wilayah di Papua yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri disebut hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi di Papua. Penelitian ini ingin menilai pro-kontra kebijakan pemekaran dalam perspektif Nenggi-Kenggi dan mengetahui perubahan dalam rangka ketahanan wilayah. Dengan demikian terdapat 7. Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. id - 29 April 2021. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, pemekaran tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Apabila seluruh tanah kas Desa berada dalam wilayah Desa induk atau Desa baru hasil pemekaran maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara tukar guling dengan tanah masyarakat di Desa yang tidak memiliki tanah kas Desa. Konsep Pemekaran Wilayah Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 19996 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No. Disamping itu, jumlah penduduknya cukup banyak, berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak. Dari segi praktek penyelenggaraannya selalu diikuti dampak positif dan negatif. Zona 1 Sebagai pusat kota dan kegiatan inti, seperti bisnis atau Central Business District (CBD) yang termasuk di dalamnya kegiatan pemerintahan (civic center) b. ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap alasan sejumlah daerah menginginkan dilakukan pemekaran wilayah. Biak (ANTARA) - Pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka melakukan percepatan pembangunan masyarakat adat di Tanah Papua. (Fikri Humam Manar Amri/bnu) Fikri Humam Manar Amri adalah pewarta warga dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat. Lihat selengkapnyaPemekaran daerah sabagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau. Menurut salah satu tokoh Brebes Selatan, Abdul Karim Nagib, mengatakan bahwa rencana pemekaran Kabupaten Bebes bagian selatan sudah muncul sejak tahun 1957 (sebelum. Wacana mengenai pemekaran wilayah itu berkembang dan menjadi fokus pembicaraan di. Dengan wilayah yang luas, rentang kendali pemerintahan menjadi salah satu persoalan. Setiap wilayah adat yang ada di Papua memiliki ciri khas, karakter, budaya, dan watak manusia yang berbeda-beda. Rencana sosialisasi dilakukan secara bertahap dan untuk wilayah Banyumas Barat dilaksanakan pada Senin (19/10/2020) di Pendopo Si Panji, Purwokerto. COM - Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. 3. Baca juga: Wacana Bekasi Gabung Jakarta, antara Kecemburuan Sosial, Tergiur APBD, Kesamaan Sejarah dan Kultur. com, Asnawi Zikri. Selain itu, ia khawatir pemekaran ini justru tidak akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, untuk sekarang, dirinya sangat berharap bisa terwujud. v8i1. Wilayah Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, serta kemampuan dalam bidang pertahanan keamanan. Rapat Paripurna memohon. Unit analisisnya adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kajian pemekaran Kabupaten Cianjur, yakni meliputi kecamatan-kecamatan calon Kota Cipanas yang terdiri dari: 1. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. JAKARTA, POSKOTA. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai tahun 2005, pemerintah telah mengesahkan pemekaran wilayah sebanyak 148 daerah otonom baru, terdiri dari 7 propinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota (tahun 1999-2004). Undang-Undang soal pemekaran wilayah ini sudah di atur d alam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut asas otonomi daerah. Disisi lain, menurut Syafrizal (2008), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain : 1. Soeharto pada 1972 secara tidak langsung menyetujui rencana pemekaran wilayah DCI Djakarta Raya yang akan mencakup beberapa daerah wilayah Jawa Barat. 032 desa/kelurahan. Konsep Pemekaran Wilayah. 1 Pemekaran Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9 Fakta Menarik Kabupaten Sumba Timur Calon Provinsi SSR ; 2 Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Cinapas Kabupaten Cianjur Menyimpan Kekayaan Wisata dan Sejarah ; 3 Menapak Jejak Savana Afrika di Sumatera Selatan, hanya Berjarak 30 Kilometer dari Kota. Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Pemkab Bogor pun mulai melakukan kajian pemekaran sejak tahun 2017. Pemekaran Wilayah Mengenai pemekaran wilayah, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R. JAKARTA, KOMPAS. Tesis: Agusniar, A. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. pemekaran wilayah baik provinsi maupun kab. TEMPO Interaktif, Balikpapan - Sebanyak lima kabupaten pemekaran di Kalimantan Timur dianggap sukses dan diprediksi lolos dari evaluasi Menteri Dalam Negeri. Bagi kami, prinsipnya apa pun yang diusulkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif-kuantitatif-rasionalistik. Dengan segala kesiapan dan kemampuan yang menjadi syarat utama pemekaran wilayah, Bogor Selatan optimistis bisa jadi DOB. Salah satunya yaitu pemekaran kecamatan yang terjadi di Jawa Timur, Kabupaten Jombang yaitu di Kecamatan Ngusikan. Pemekaran wilayah merupakan salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan PP No 78 Tahun 2007 yaitu tentang pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan jumlah pulau 363. Pemekaran wilayah di Papua belum fix kapan diberlakukan karena terhalang oleh pandemi. 380. Saile (2009) [2], menyatakan pemekaran daerah bukan merupakan persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru dalam penetapan batas-batas wilayahREPUBLIKA. Saggaf, 2015; S. Ia menuturkan, di Papua masih banyak yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal. Lalu pada pertengahan 2022 dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua dan terbentuklah tiga provinsi baru. Dahulu, wilayah Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. 0, yang terletak di Jalan Pesraman Gg Kantawali, Kelurahan. wilayah 18,61 km2 pada tahun 2021sebesar 3. Nantinya akan ada 22 kecamatan dan 250 kelurahan. Menurut keterangan, rencana pemekaran DCI diusulkan. Moratorium Pemekaran Daerah Dikawal. Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa pasca reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah, telah lahir sebanyak 223 Daerah Otonom Baru. Berikut daftar. id, 2 september 2021). , dan merupakan pemekaran dari [3] Meskipun bernama Barat Daya, provinsi ini justru terletak di bagian Pulau Papua, sebuah contoh [4] Wilayah yang termasuk dalam provinsi ini meliputi kawasan Sorong Raya yang terdiri dari [1] [5] Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 di [6. Tukar guling dilakukan melalui musyawarah Desa. Pemekaran tiga wilayah Papua tersebut jumlah provinsi di Indonesia bertambah yang sebelumnya 34 menjadi 37. “Kalau melihat situasinya seperti ini ya tidak ada satupun orang yang bisa jawab [kapan bisa dilakukan pemekaran wilayah]. Alasan pemekaran wilayah 3 provinsi baru Papua. Menurut Rahmat Effendi, musyawarah desa (musdes) 104 desa persiapan Kabupaten Subang Utara sudah berjalan cukup lama yang kesepakatannya antara Pemda Subang dengan FP2S untuk batas wilayah adalah Sungai Tarum Timur. Kesimpulan Dampak dari pemekaran wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan public sudah dapat dikatakan baik walaupun masih jauh dari ideal. ID, JAKARTA-- Pemerintah diminta tidak menjadikan kondisi keuangan negara, menjadi alasan untuk menolak pemekaran suatu. id - Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi. Namun, pemekaran wilayah sebenarnya sudah lama dilakukan sebelum era reformasi seperti yang terjadi di. Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjad. Perubahan yang terus-menerus tentang pemekaran wilayah selaras dengan revisi peraturan pemerintahan daerah yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129. CO. Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat propinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Jika melihat aturan pemekaran wilayah Provinsi Papua, kita bisa melihat Undang-Undang No. com, SEMARANG – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah tampaknya masih belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diinisiasi sejak 22 tahun lalu sampai saat ini memang terwujud, meski gagasan pemekaran. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Terhitung 30 Juni 2022, negara kita ketambahan 3. 40. SYARAT PEMEKARAN WILAYAH SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SESUAI PP NOMOR 78 TAHUN 2007 1. LAM Sebut Pemekaran Kabupaten di Riau Perlu Dibahas secara Konsep. Pada pemekaran wilayah Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Timur ini memiliki menjadi 9 (Sembilan) Pemerintah Kabupaten, 4(empat) Pemerintah Kota . M. Demonstrasi itu juga melahirkan sejumlah korban luka-luka mulai dari warga sipil hingga aparat kepolisian. Rekomendasi karya ilmiah ini pada. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi atau kabupaten. Dia mencatat pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang pernah mengatakan bahwa pemekaran dilakukan berdasarkan data intelijen. -1964: Provinsi Lampung lahir dari pemekaran Sumatera Selatan. Saat Jokowi ke Ukraina, Paspampres menyiapkan perlengkapan keamanan seperti helm,. Rencana pemekaran di sana diawali dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua –kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021--, revisi tersebut tidak berkonsultasi dengan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan. Baca Juga: Menyingkap Keindahan Geopark Ciletuh Sukabumi. Ia menuturkan, di Papua masih banyak yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal. Kabupaten Deli Serdang Hilir Rencana pembentukan Kabupaten Deli Serdang Hilir juga merupakan bagian penting dari pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Istilah pemekaran. Secara komposisi pada tahun 2010 desa perkotaan seluas 20,47 persen dari luas wilayah Indonesia dan menjadi 35,31 persen pada tahun. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi, sebagai berikut. Yang minta itu bukan. Politik Pemekaran Wilayah: Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan . Pendekatan pemekaran dan pemberian akses kepada kelompok termarjinalkan dinilai terbukti sukses mereduksi konflik di berbagai negara. Dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dalam pemekaran daerah Kota Sukabumi, baik dalam arti pembentukan dan pemekaran , penghapusan ataupun pembangunan suatu. Pro dan kontra pemekaran wilayah meningkat seiring pesatnya peningkatan jumlah daerah otonom tiap tahunnya. Saat ini wacana pemekaran provinsi baru masih terus diusulkan oleh berbagai daerah. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Sulawesi Timur (Sultim) merupakan merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah, seperti yang dikemukakan oleh. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Saya jadi teringat sebuah kajian yang diterbitkan oleh Kemitraan/Pokja Papua (2003) yang menyoroti pemekaran wilayah Provinsi Papua melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. tentang politik pemekaran wilayah studi kasus proses pembentukan kota Tanggerang Selatan. Pemerintah berharap pemekaran wilayah bisa jadi bagian dari resolusi konflik. Iklan. (Topik Pilihan, 13 Juli 2022). RUANG LINGKUP KA1IAN Sosiologi Politik C. Kecenderungan pemekaran itu tak lepas dari lemahnya regulasi pemerintah atas pemekaran wilayah. Kita akan kaji baik secara kultur sosial, budaya ekonomi, geografis. "Namun, soal rencana realisasi kota baru. Rumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian tersebut maka akan diidentifikasi permasalahan seperti sebagai berikut : 1. Provinsi Papua, daerah yang berada paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki luas wilayah. Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah. Jika pembentuk UU menghargai suara OAP, seharusnya pemekaran ditunda sampai putusan MK,” kata Yoel. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa orde Baru, pemerintah. Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri,. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Itu keputusannya,” kata Ketua Komisi 1I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman, Jumat, 16 April 2021.